BIDANG PENEMPATAN, PELATIHAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

 

BIDANG PENEMPATAN, PELATIHAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Bidang Penempatan, Pelatihan Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang informasi dan penempatan tenaga kerja dalam negeri dan luar negeri, pembinaan dan pelatihan tenaga kerja dan ketransmigrasian
Tupoksi

Tugas Pokok dan Fungsi

Bidang Penempatan, Pelatihan Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang informasi dan penempatan tenaga kerja, pembinaan dan pelatihan tenaga kerja serta ketransmigrasian.

Tugas tersebut diuraikan sebagai berikut :

  1. Menyusun dan melaksanakan rencana kerja bidang penempatan, pelatihan tenaga kerja dan transmigrasi,berdasarkan rencana strategis dan rencana kerja dinas
  2. Memberi petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada bawahan
  3. Mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan, keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis program kegiatan dinas sesuai dengan bidang tugas
  4. Menerapkan standar pelayanan minimal sesuai bidang tugas
  5. Merumuskan kebijakan teknis di bidang penempatan tenaga kerja
  6. Merumuskan kebijakan teknis di bidang pelatihan dan perluasan kerja, pencitaan dan pengembangan wirausaha
  7. Merumuskan kebijakan teknis di bidang bursa kerja dan transmigrasi
  8. Melaksanakan penempatan dan perlindungan melalui program Antar Kerja Lokal (AKL), Antar Kerja Daerah (AKAD), Antar Kerja Antar Negara (AKAN) dan Antar Kerja Khusus (AKSUS)
  9. Melaksanakan penciptaan peuluang dan perluasan kesempatan kerja
  10. Melaksanakan penyelenggaraan program padat karya, program Wirausaha Terdidik (TKMT), Program Tenaga Kerja Pemuda Mandiri dan Profesional (TKPMP)
  11. Melaksanan pendataan dan pemantauan Tenaga Keraj Asing (TKA)
  12. Melaksanakan pendataan dan pemantauan Tenaga Kerja Jabatan (PBJ)
  13. Melaksanakan perumusan kerjasama anatar daerah penempatan
  14. Melaksanakan publikasi/informasi masalah ketransmigrasian kepada masyarakat
  15. Melaksanakan petihan bidang ketransmigrasian
  16. Melaksanakan pemberangkatan calon transmigrasian
  17. Melaksanakan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja di bidang penempatan, pelatihan tenaga kerja dan transmigrasi
  18. Melaksanakan penyiapan bahan sosialisasi bidang penempatan, pelatihan tenaga kerja dan transmigrasi
  19. Memeriksa dan meniali hasil kerja bawahan secara periodik
  20. Memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas
  21. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas
  22. Melakukan tugas tambahan terkait yang diberikan oleh atasan

Seksi Bidang Penempatan, Pelatihan Tenaga Kerja dan Transmigrasi:

a. Kepala Seksi Penempatan Tenaga Kerja

Kepala Seksi Penempatan Tenaga Kerja mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di seksi penempatan tenaga kerja dalam melaksanakan layanan antar kerja, meliputi Infromasi Pasar Kerja (IPK), Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan (PBJ) dan Perantaraan Kerja.

Tugas tersebut diuraikan sebagai berikut :

  1. Melakukan penyusunan rencana kerja Seksi Penempatan Tenaga Kerja berdasarkan rencana kerja Bidang Penempatan, Pelatihan Tenaga Kerja dan Transmigrasi
  2. Memberikan petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada bawahan
  3. Mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan, keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis program kegiatan dinas sesuai dengan bidang tugas
  4. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang penempatan tenaga kerja
  5. Melaksanakan kegiatan Informasi Pasar Kerja (IPK)
  6. Melaksanakan kegiatan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan (PBJ)
  7. Melaksanakan penempatan tenga kerja melaui mekanisme AKL, AKAD dan AKAN
  8. Memproses izin Bursa Kerja Khusus (BKK), perpanjang izin Meperkerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA), rekomendasi perizinan kantor pusat dan cabang Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS), rekomendasi Rencana Penempatan Tenaga Keraj Asing (RPTKA) dan perizinan Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS)
  9. Mengelola retribusi Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing
  10. Membentuk tim Satgas Pencegahan TKIN Non Prosedural
  11. Melaksanakan layanan Online Ketenagakerjaan , meliputi : penerbitan Kartu AK/I, Perpanjangan IMTA, Pelayanan Rekomendasi Paspor Tenaga Kerja Indonesia (TKI)
  12. Mengelola web site dinas : www.disnakerperin-surakarta.com
  13. Melakukan penyiapan bahan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja Seksi Penempatan Tenaga Kerja
  14. Memeriksa dan meniali hasil kerja bawahan secara periodik
  15. Memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas
  16. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas
  17. Melakukan tugas tambahan terkait yang diberikan oleh atasan

 

b. Kepala Seksi Pelatihan dan Perluasan Kerja

Kepala Seksi Pelatihan dan Perluasan Kerja mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di seksi perluasan kerja, penciptaan dan pengembanangan wirausaha.

Tugas tersebut diuraikan sebagai berikut :

  1. Melakukan rencana kerja Seksi Pelatihan dan Perluasan Kerja berdasarkan rencana kerja Bidang Penempatan, Pelatihan Tenaga Kerja dan Transmigrasi
  2. Memberikan petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada bawahan
  3. Mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan, keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis program kegiatan dinas sesuai dengan bidang tugas
  4. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di Seksi Pelatihan dan Perluasan Kerja
  5. Melaksanakan penyelenggaraan program padat karya
  6. Melaksanakan program Wirausaha Baru (WUB)
  7. Melaksanakan program Teknologi Tepat Guna (TTG)
  8. Melaksanakan program tenaga Kerja Pemuda Mandiri dan Profesional (TKPMP) dan Tenaga Kerja Mandiri Terdidik (TKMT)
  9. Melakukan pemantauan dan evaluasi program WUB, TTG, TKPMP dan TKMT purna pelatihan
  10. Melakuakan pendampingan kepada peserta WUB, TTG, TKPMP dan TKMT purna pelatihan
  11. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait, perbankan untuk memfasilitasi Wira Usaha Binaan dalam hal permodalan dan pengembangan usaha
  12. Melakukan penyiapan bahan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja Seksi Pelatihan dan Perluasan Kerja
  13. Memproses pendaftaran dan perizinan Lembaga Pelatihan Kerja, Perusahaan dan Lembaga Pelatihan Kerja Pemerintah
  14. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelatihan ketrampilan yang meliputi pelatihan, setifikasi dan penempatan kelancaran pelaksanaan tugas
  15. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelatihan ketrampilan
  16. Melakuakan pembinaan sistem dan program pelatihan
  17. Melakukan penyiapan bahan koordinasi dan kerjasama di bidang Pelatihan dan Produktivitas dengan lembaga pelatihan Pemerintah (BBLKI, LLK), Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) dan perusahaan
  18. Melakukan pelatihan produktifitas tenaga kerja
  19. Melaksanakan penyusuanan bahanfasilitasi uji kompetensi bagi bagi peserta pelatihan dengan mempersiapakan TUK, asesor dan kejuruan yang akan diajukan/ Koordinasi dengan LSP
  20. Melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi sertifikasi alumni pelatihan lembaga pelatihan kerja dan lulusannya
  21. Melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi akreditasi lembaga pelatihan kerja
  22. Melakukan pematauan dan evaluasi sertifikasi dan akreditasi
  23. Memeriksan dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik
  24. Memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas
  25. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas
  26. Melakukan tugas tambahan terkait yang diberikan oleh atasan.

c. Kepala Seksi Bursa Kerja dan Transmigrasi

Kepala Seksi Bursa Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di seksi bursa kerja dan transmigrasi

Tugas tersebut diuraikan sebagai berikut :

  1. Melakukan renacana kerja Seksi Bursa Kerja dan Transmigrasi berdasarkan   rencana kerja Bidang Penempatan, Pelatihan Tenaga Kerja dan Transmigrasi
  2. Memberikan petunjuk, arahan dan mendistrbusikan tugas kepada bawahan
  3. Mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan, keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis program kegiatan dinas sesuai dengan bidang tugas
  4. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di seksi Bursa Kerja dan Transmigrasi
  5. Memproses rekomendasi izin pelaksanaan pameran bursa kerja
  6. Memantau pelaksanaan pameran bursa kerja
  7. Menghimpun pelaporan pelaksanaan pameran bursa kerja
  8. Melakukan integrasi dan dan sinkronisasi program transmigrasi
  9. Melakukan kegiatan forum komunikasi masalah ketransmigrasian
  10. Melakukan publikasi/informasi masalah ketransmigrasian kepada masyarakat
  11. Melakukan pelatihan bidang ketransmigrasian
  12. Melakuakan pemberangkatan calon transmigran
  13. Melakukan perintisan kerjasama ke daerah tujuan penempatan transmigran
  14. Melakukan penyiapan bahan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja Seksi Bursa dan Transmigrasi
  15. Memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik
  16. Memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas
  17. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas
  18. Melaksanakan tugas tambahan terkait kedinasan yang diberikan oleh atasan.

Layanan Publik

Jenis Pelayanan Bidang PTK PK dan Trans

  1. Seksi Informasi dan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri dan Luar Negeri

    Seksi Informasi dan Penempatan Tenaga Kerja DalamNegeri dan Luar Negeri mempunyai tugas melakukan penyiapanbahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang informasi dan penempatan tenaga kerja dalam negeri dan luar negeri, meliputi : penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja dalam negeri dan luar negeri serta pengelolaan dan pelayanan TKI.

  2. Seksi Pembinaan dan Pelatihan Tenaga Kerja

    Seksi Pembinaan dan Pelatihan Tenaga Kerja mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pembinaan dan pelatihan tenaga kerja, meliputi : pembinaan, penyuluhan, pemberian ijin dan pemantauan lembaga pelatihan swasta, perusahaan dan Balai Latihan Kerja Luar Negeri (BLKLN) serta pengesahan sertifikat Lembaga Pelatihan Non Pemerintah yang menyelenggarakan ujian dan pelatihan produktivitas.

  3. Seksi Ketransmigrasian

    Seksi Ketransmigrasian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang transmigrasi, meliputi : perumusan kebijakan daerah dalam urusan penyelenggaraan transmigrasi, koordinasi, integrasi dan sinkronsisasi program transmigrasi, pelaksanaan kegiatan forum komunikasi, informasi dan edukasi bidang ketransmigrasian.

SOP Pelayanan Bidang PTK Pk Dan Trans

SOP Pembuatan AK 1

On-Line di DINSOSNAKERTRANS  

  1. Mulai
  2. Pencaker dengan berpakaian rapi, datang sendiri  ke Kantor Pelayanan AK 1 membawa persyaratan yang diperlukan, meliputi :
  3. FC. Ijazah dari SD sampai pendidikan terakhir
  4. FC. KTP (domisili Surakarta)
  5. Pas Photo ukuran 3 x 4 (2 lb)
  6. Pencaker diwawancarai oleh pengantar kerja, hasil wawancara diinput pada formulir AK II (standard waktu pelayanan : 10 menit)
  7. Pengantar kerja menginput data dalam form AK II pada aplikasi pembuat kartu AK I       (Standard waktu : 1 menit)
  8. Pengantar kerja mencetak kartu AK 1 (Standard waktu : 0.5 menit)
  9. Pencaker menandatangani kartu AK 1
  10. Pejabat Pengantar Kerja mensyahkan kartu AK 1 (poin 6 – 7 Standard waktu : 0.5 menit)
  11. Pengantar kerja memberikan informasi berkenaan dengan kartu AK 1 (Standard waktu : 2.5 menit), yaitu bahwa :
    • Kartu AK 1 berlaku secara nasional
    • Apabila ada perubahan data pencaker harus melaporkan ke kantor pelayanan AK 1 DINSOSNAKERTRANS untuk diadakan  revisi data.
    • Apabila pencaker telah diterima bekerja, maka pencari kerja atau pengusaha yang mempekerjakan harus melapor dan mengembalikan kartu AK 1 pada DINSOSNAKERTRANS setempat.
    • Masa berlaku kartu AK 1 adalah 2 tahun, dengan keharusan pencaker untuk melapor/ absen/ up date setiap 6 bulan sekali.
  12. Legalisasi kartu AK 1 dengan stempel resmi kedinasan di bagian tata usaha (Standard waktu : 0.5 menit)
  13. Selesai (Total Standard Waktu Pelayanan : 15 menit)
     

ON-Line Secara Mandiri 

  1. Mulai
  2. Pencaker membuka website http://infokerja.depnakertrans.go.id/
  3. Pencaker membuka menu “pencari kerja”
  4. Pencaker melakukan pengisian formulir secara mandiri
  5. Pencaker menyimpan data pengisian
  6. Pencaker dengan berpakaian rapi, datang sendiri  ke Kantor Pelayanan AK 1 membawa dokumen yang diperlukan untuk verifikasi data, meliputi :
    • FC. Ijazah dari SD sampai pendidikan terakhir
    • FC. KTP (domisili Surakarta)
    • Pas Photo ukuran 3 x 4 (2 lb)
  7. Pencaker diwawancara Pengantar Kerja sambil menunjukkan dokumen pendukung untuk verifikasi data dalam form AK II yang telah diisi secara mandiri oleh pencaker (standard waktu pelayanan : 10 menit)
  8. Apabila data terisi valid, maka pengantar kerja bisa mencetak kartu AK 1, sedang apabila data ternyata invalid, bisa dilakukan perubahan pada data terisi oleh pengantar kerja, baru dilakukan pencetakkan. (Standard waktu : 0.5 menit)
  9. Pencaker menandatangani kartu AK 1
  10. Pejabat Pengantar Kerja mensyahkan kartu AK 1 (poin 6 – 7 Standard waktu : 0.5 menit)
  11. Pengantar kerja memberikan informasi berkenaan dengan kartu AK 1 (Standard waktu : 2.5 menit), yaitu bahwa :
    • Kartu AK 1 berlaku secara nasional
    • Apabila ada perubahan data pencaker harus melaporkan ke kantor pelayanan AK 1 DINSOSNAKERTRANS untuk diadakan  revisi data.
    • Apabila pencaker telah diterima bekerja, maka pencari kerja atau pengusaha yang mempekerjakan harus melapor dan mengembalikan kartu AK 1 pada DINSOSNAKERTRANS setempat.
    • Masa berlaku kartu AK 1 adalah 2 tahun, dengan keharusan pencaker untuk melapor/ absen/ up date setiap 6 bulan sekali.
  12. Legalisasi kartu AK 1 dengan stempel resmi kedinasan di bagian tata usaha (Standard waktu : 0.5 menit)
  13. Selesai   (Total Standard Waktu Pelayanan : 14 menit)
SOP  Absen Kartu AK 1
  1. Mulai
  2. Pencaker/ perwakilan datang langsung ke kantor pelayanan AK 1 di DINSOSNAKERTRANS  membawa kartu AK 1 asli.
  3. Pengantar Kerja memeriksa status kartu AK 1 pencaker (Standard waktu : 3 menit), meliputi :
    • Tanggal pembuatan kartu AK1
    • Ketepatan periode absen (ketentuan : kelipatan 6 bulan dari tanggal pembuatan, dengan toleransi 1 bulan,  selama masa berlaku 2 tahun)
  4. Apabila waktu absen sesuai dengan ketentuan periode absen, maka pengantar kerja membubuhkan tanda tangan pada bagian kolom absensi pada sisi belakang kartu AK 1
  5. Apabila waktu absen telah melampaui  periode absensi dan waktu toleransi yang diberikan, maka kartu AK 1 harus ditarik dan diperbarui, karena data telah dihapus. ( poin 4 atau 5, standard waktu pelayanan : 1 menit).
  6. Selesai (total standard waktu pelayanan : 4 menit)
SOP Legalisir Fotokopi AK 1
  1. Mulai
  2. Pencaker datang ke kantor pelayanan AK 1 dengan membawa kartu AK 1 asli dan  fotokopi kartu AK 1 (maksimal 5 lembar)
  3. Pengantar Kerja memeriksa status berlaku  kartu AK 1 pencaker  (Standard waktu : 1 menit), meliputi :
    • masa berlaku berdasar absensi terakhir
    • masa berlaku dalam kurun waktu 2 tahun dari tanggal pembuatan
  4. Apabila kartu AK 1 masih dalam masa berlaku/ aktif, pengantar kerja dapat menandatangani fotokopi kartu AK 1, sebaliknya, apabila kartu AK 1 sudah tidak aktif, pencaker dapat diarahkan untuk melakukan absensi atau pembuatan AK 1 baru. (Standard waktu pelayanan : 1.5 menit)
  5. Legalisasi fotokopi kartu AK 1 dengan stempel resmi kedinasan di bagian tata usaha (Standard waktu : 0.5 menit)
  6. Selesai (Standard total waktu pelayanan: 3 menit)

Tautan Stage Holder