BIDANG PENEMPATAN, PELATIHAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

 

BIDANG PENEMPATAN, PELATIHAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Bidang Penempatan, Pelatihan Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang informasi dan penempatan tenaga kerja dalam negeri dan luar negeri, pembinaan dan pelatihan tenaga kerja dan ketransmigrasian
Tupoksi

Tugas Pokok dan Fungsi

Bidang Penempatan, Pelatihan Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang informasi dan penempatan tenaga kerja, pembinaan dan pelatihan tenaga kerja serta ketransmigrasian.

Tugas tersebut diuraikan sebagai berikut :

  1. Menyusun dan melaksanakan rencana kerja bidang penempatan, pelatihan tenaga kerja dan transmigrasi,berdasarkan rencana strategis dan rencana kerja dinas
  2. Memberi petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada bawahan
  3. Mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan, keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis program kegiatan dinas sesuai dengan bidang tugas
  4. Menerapkan standar pelayanan minimal sesuai bidang tugas
  5. Merumuskan kebijakan teknis di bidang penempatan tenaga kerja
  6. Merumuskan kebijakan teknis di bidang pelatihan dan perluasan kerja, pencitaan dan pengembangan wirausaha
  7. Merumuskan kebijakan teknis di bidang bursa kerja dan transmigrasi
  8. Melaksanakan penempatan dan perlindungan melalui program Antar Kerja Lokal (AKL), Antar Kerja Daerah (AKAD), Antar Kerja Antar Negara (AKAN) dan Antar Kerja Khusus (AKSUS)
  9. Melaksanakan penciptaan peuluang dan perluasan kesempatan kerja
  10. Melaksanakan penyelenggaraan program padat karya, program Wirausaha Terdidik (TKMT), Program Tenaga Kerja Pemuda Mandiri dan Profesional (TKPMP)
  11. Melaksanan pendataan dan pemantauan Tenaga Keraj Asing (TKA)
  12. Melaksanakan pendataan dan pemantauan Tenaga Kerja Jabatan (PBJ)
  13. Melaksanakan perumusan kerjasama anatar daerah penempatan
  14. Melaksanakan publikasi/informasi masalah ketransmigrasian kepada masyarakat
  15. Melaksanakan petihan bidang ketransmigrasian
  16. Melaksanakan pemberangkatan calon transmigrasian
  17. Melaksanakan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja di bidang penempatan, pelatihan tenaga kerja dan transmigrasi
  18. Melaksanakan penyiapan bahan sosialisasi bidang penempatan, pelatihan tenaga kerja dan transmigrasi
  19. Memeriksa dan meniali hasil kerja bawahan secara periodik
  20. Memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas
  21. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas
  22. Melakukan tugas tambahan terkait yang diberikan oleh atasan

Seksi Bidang Penempatan, Pelatihan Tenaga Kerja dan Transmigrasi:

a. Kepala Seksi Penempatan Tenaga Kerja

Kepala Seksi Penempatan Tenaga Kerja mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di seksi penempatan tenaga kerja dalam melaksanakan layanan antar kerja, meliputi Infromasi Pasar Kerja (IPK), Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan (PBJ) dan Perantaraan Kerja.

Tugas tersebut diuraikan sebagai berikut :

  1. Melakukan penyusunan rencana kerja Seksi Penempatan Tenaga Kerja berdasarkan rencana kerja Bidang Penempatan, Pelatihan Tenaga Kerja dan Transmigrasi
  2. Memberikan petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada bawahan
  3. Mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan, keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis program kegiatan dinas sesuai dengan bidang tugas
  4. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang penempatan tenaga kerja
  5. Melaksanakan kegiatan Informasi Pasar Kerja (IPK)
  6. Melaksanakan kegiatan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan (PBJ)
  7. Melaksanakan penempatan tenga kerja melaui mekanisme AKL, AKAD dan AKAN
  8. Memproses izin Bursa Kerja Khusus (BKK), perpanjang izin Meperkerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA), rekomendasi perizinan kantor pusat dan cabang Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS), rekomendasi Rencana Penempatan Tenaga Keraj Asing (RPTKA) dan perizinan Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS)
  9. Mengelola retribusi Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing
  10. Membentuk tim Satgas Pencegahan TKIN Non Prosedural
  11. Melaksanakan layanan Online Ketenagakerjaan , meliputi : penerbitan Kartu AK/I, Perpanjangan IMTA, Pelayanan Rekomendasi Paspor Tenaga Kerja Indonesia (TKI)
  12. Mengelola web site dinas : www.disnakerperin-surakarta.com
  13. Melakukan penyiapan bahan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja Seksi Penempatan Tenaga Kerja
  14. Memeriksa dan meniali hasil kerja bawahan secara periodik
  15. Memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas
  16. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas
  17. Melakukan tugas tambahan terkait yang diberikan oleh atasan

 

b. Kepala Seksi Pelatihan dan Perluasan Kerja

Kepala Seksi Pelatihan dan Perluasan Kerja mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di seksi perluasan kerja, penciptaan dan pengembanangan wirausaha.

Tugas tersebut diuraikan sebagai berikut :

  1. Melakukan rencana kerja Seksi Pelatihan dan Perluasan Kerja berdasarkan rencana kerja Bidang Penempatan, Pelatihan Tenaga Kerja dan Transmigrasi
  2. Memberikan petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada bawahan
  3. Mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan, keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis program kegiatan dinas sesuai dengan bidang tugas
  4. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di Seksi Pelatihan dan Perluasan Kerja
  5. Melaksanakan penyelenggaraan program padat karya
  6. Melaksanakan program Wirausaha Baru (WUB)
  7. Melaksanakan program Teknologi Tepat Guna (TTG)
  8. Melaksanakan program tenaga Kerja Pemuda Mandiri dan Profesional (TKPMP) dan Tenaga Kerja Mandiri Terdidik (TKMT)
  9. Melakukan pemantauan dan evaluasi program WUB, TTG, TKPMP dan TKMT purna pelatihan
  10. Melakuakan pendampingan kepada peserta WUB, TTG, TKPMP dan TKMT purna pelatihan
  11. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait, perbankan untuk memfasilitasi Wira Usaha Binaan dalam hal permodalan dan pengembangan usaha
  12. Melakukan penyiapan bahan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja Seksi Pelatihan dan Perluasan Kerja
  13. Memproses pendaftaran dan perizinan Lembaga Pelatihan Kerja, Perusahaan dan Lembaga Pelatihan Kerja Pemerintah
  14. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelatihan ketrampilan yang meliputi pelatihan, setifikasi dan penempatan kelancaran pelaksanaan tugas
  15. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelatihan ketrampilan
  16. Melakuakan pembinaan sistem dan program pelatihan
  17. Melakukan penyiapan bahan koordinasi dan kerjasama di bidang Pelatihan dan Produktivitas dengan lembaga pelatihan Pemerintah (BBLKI, LLK), Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) dan perusahaan
  18. Melakukan pelatihan produktifitas tenaga kerja
  19. Melaksanakan penyusuanan bahanfasilitasi uji kompetensi bagi bagi peserta pelatihan dengan mempersiapakan TUK, asesor dan kejuruan yang akan diajukan/ Koordinasi dengan LSP
  20. Melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi sertifikasi alumni pelatihan lembaga pelatihan kerja dan lulusannya
  21. Melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi akreditasi lembaga pelatihan kerja
  22. Melakukan pematauan dan evaluasi sertifikasi dan akreditasi
  23. Memeriksan dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik
  24. Memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas
  25. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas
  26. Melakukan tugas tambahan terkait yang diberikan oleh atasan.

c. Kepala Seksi Bursa Kerja dan Transmigrasi

Kepala Seksi Bursa Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di seksi bursa kerja dan transmigrasi

Tugas tersebut diuraikan sebagai berikut :

  1. Melakukan renacana kerja Seksi Bursa Kerja dan Transmigrasi berdasarkan   rencana kerja Bidang Penempatan, Pelatihan Tenaga Kerja dan Transmigrasi
  2. Memberikan petunjuk, arahan dan mendistrbusikan tugas kepada bawahan
  3. Mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan, keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis program kegiatan dinas sesuai dengan bidang tugas
  4. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di seksi Bursa Kerja dan Transmigrasi
  5. Memproses rekomendasi izin pelaksanaan pameran bursa kerja
  6. Memantau pelaksanaan pameran bursa kerja
  7. Menghimpun pelaporan pelaksanaan pameran bursa kerja
  8. Melakukan integrasi dan dan sinkronisasi program transmigrasi
  9. Melakukan kegiatan forum komunikasi masalah ketransmigrasian
  10. Melakukan publikasi/informasi masalah ketransmigrasian kepada masyarakat
  11. Melakukan pelatihan bidang ketransmigrasian
  12. Melakuakan pemberangkatan calon transmigran
  13. Melakukan perintisan kerjasama ke daerah tujuan penempatan transmigran
  14. Melakukan penyiapan bahan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja Seksi Bursa dan Transmigrasi
  15. Memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik
  16. Memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas
  17. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas
  18. Melaksanakan tugas tambahan terkait kedinasan yang diberikan oleh atasan.

Layanan Publik

STANDAR PELAYANAN KARTU ANTAR KERJA I (AK/I )

STANDAR PELAYANAN KARTU AK/I

STANDAR PELAYANAN

KARTU AK I

Dasar Hukum  : UU No 13 th 2003 tentang Ketenagakerjaan
    Permen No 39 Tahun 2016 Tentang Penempatan Tenaga kerja
    Permen Naker No 2 tahun 2014 ttg SPM Bidang Ketenagakerjaan
     
Persyaratan : FC KTP
    FC Ijazah terakhir
    pas Foto berwarna ukuran3 x 4 2 lbr
    FC. Sertifikat pelatihan (jika memiliki)
    FC Surat Pengalaman Kerja (Jika ada)
Mekanisme/ Prosedur : Membawa persyaratan lengkap
    Mengambil antrian
    Menunggu antrian 
    Menyerahkan persyaratan kepada petugas
    Menjawab pertanyaan dalam wawancara dengan petugas
    Meunggu proses pencetakkan
    Menandatangani kartu AK I
    Menunggu pengesahan Kartu AK I
    Menerima kartu AK/ I
Waktu Pelayanan : 15 menit
Biaya/ Tarif : Gratis
Produk : Kartu AK/ I
Pengelolaan Pengaduan : 1. ULAS (pengaduanmasyarakat.surakarta.go.id)
    2. Kotak Aduan
    3. Langsung kepada petugas

STANDAR PELAYANAN REKOM PASPOR CTKI

 STANDAR PELAYANAN

REKOM PASSPORT 

     

Dasar Hukum 

: UU No 13 th 2003 tentang Ketenagakerjaan
    UU No 18 th 2017 tentang Pelindungan dan Penempatan Pekerja Migran Indonesia
    Permenaker NO 39 Tahun 2016
     

Persyaratan

: Kartu Ak I
    Fotokopi KTP
    Fotokopi Akta Lahir
    FC Ijazah terakhir
    Surat Keterangan Sehat 
    Perjanjian Penempatan TKI
    Surat nikah/ Ket nikah bagi yang sudah menikah
    SKCK dari Polres
    Surat Ijin dari Suami/ Istri/ Orang tua

Mekanisme/ Prosedur

: Mengajukan surat permohonan dilampiri berkas persyaratan lengkap
    Proses verifikasi berkas
    Proses input data pada aplikasi on line untuk rekom pasport
    Mencetak draft rekom pasport
    Memeriksa dan menyetujui draft rekom pasport
    Menyerahkan rekom passport kepada PPTKIS

Waktu Pelayanan

: 2 hari 

Biaya/ Tarif

: Gratis

Produk

: Rekom Pasport

Pengelolaan Pengaduan

: 1. ULAS (pengaduanmasyarakat.surakarta.go.id)
    2. Kotak Aduan
    3. Langsung kepada petugas

STANDARD PELAYANAN REKOM PASPOR

 STANDAR PELAYANAN

REKOM PASSPORT 

     

Dasar Hukum 

: UU No 13 th 2003 tentang Ketenagakerjaan
    UU No 18 th 2017 tentang Pelindungan dan Penempatan Pekerja Migran Indonesia
    Permenaker NO 39 Tahun 2016
     

Persyaratan

: Kartu Ak I
    Fotokopi KTP
    Fotokopi Akta Lahir
    FC Ijazah terakhir
    Surat Keterangan Sehat 
    Perjanjian Penempatan TKI
    Surat nikah/ Ket nikah bagi yang sudah menikah
    SKCK dari Polres
    Surat Ijin dari Suami/ Istri/ Orang tua

Mekanisme/ Prosedur

: Mengajukan surat permohonan dilampiri berkas persyaratan lengkap
    Proses verifikasi berkas
    Proses input data pada aplikasi on line untuk rekom pasport
    Mencetak draft rekom pasport
    Memeriksa dan menyetujui draft rekom pasport
    Menyerahkan rekom passport kepada PPTKIS

Waktu Pelayanan

: 2 hari 

Biaya/ Tarif

: Gratis

Produk

: Rekom Pasport

Pengelolaan Pengaduan

: 1. ULAS (pengaduanmasyarakat.surakarta.go.id)
    2. Kotak Aduan
    3. Langsung kepada petugas

STANDAR PELAYANAN PERPANJANGAN IMTA

 STANDAR PELAYANAN

PERPANJANGAN IMTA

     

Dasar Hukum 

: UU No 13 th 2003 tentang Ketenagakerjaan
    UU No. 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah
    Permenaker NO. 16 Tahun 2015 tentang tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing 
    Pergub Jawa Tengah No. 10 Tahun 2014 Tentang Retribusi Daerah Provinsi Jateng
    Perda Surakarta No. 5 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Perda Surakarta No. 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah
     

Persyaratan

: Surat permohonan dan form perpanjangan IMTA bermaterai Rp.6000
    Surat Kuasa/ Surat perintah dari pimpinan  perusahaan
    FC. KTP masing-masing pihak
    Alasan Perpanjangan IMTA
    FC IMTA yang masih berlaku
    Bukti pembayaran dana kompensasi penggunaan TKA (DKP TKA)
    FC RPTKA yang masih berlaku
    FC Passport yang masih berlaku
    Foto berwarna ukuran 4 x 6 (2 lbr)
    FC Perjanjian Kerja
    FC bukti Gaji/ Upah TKA
    FC NPWP TKA
    FC NPWP Perusahaan
    FC Kepesertaan BPJS
    Surat Penunjukkan TKI Pendampingan 
    Laporan Realisasi pelaksanaan  diklat TKI
    Rekomendasi jabatan yang akan diduduki TKA
    FC WL Ketenagakerjaan
    Surat Keterangan Domisili Perusahaan 
    FC KITAS
    FC Surat Keterangan Tempat tinggal
    FC Sertifikat Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia Bagi penutur Bahasa asing (UKBIPA)
     

Mekanisme/ Prosedur

: Mengajukan surat permohonan dilampiri berkas persyaratan lengkap
    Proses verifikasi berkas
    Proses Verifikasi ke perusahaan
    Pembayaran retribusi IMTA 
    Menginput data pada aplikasi IMTA On Line
    Memeriksa dan mengesahkan darft Perpanjangan IMTA
    Menyerahkan Perpanjangan IMTA kepada Pemohon
     

Waktu Pelayanan

: 5 hari 

Biaya/ Tarif

: Gratis

Produk

: IMTA Perpanjangan

Pengelolaan Pengaduan

: 1. ULAS (pengaduanmasyarakat.surakarta.go.id)
    2. Kotak Aduan
    3. Langsung kepada petugas

Tautan Stage Holder

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah

http://www.bursakerja-jateng.com/

Kementerian Ketenagakerjaan RI

https://devinfokerja.kemnaker.go.id