BIDANG HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN KESEJAHTERAAN PEKERJA

 

BIDANG HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN KESEJAHTERAAN PEKERJA

Bidang Hubungan Industrial dan Kesejahteraan Pekerja
Tupoksi

BIDANG HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN KESEJAHTERAAN PEKERJA

Bidang Hubungan Industrial, Kesejahteraan Pekerja dan Jaminan Sosial

Kepala Bidang Hubungan Industrial, Kesejahteraan Pekerja dan Jaminan Sosial mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang bina pengusaha dan organisasi pekerja, menyelesaikan perselisihan dan perumusan pengupahan dan kesejahteraan pekerja serta jaminan sosial.

Tugas tersebut diuraikan sebagai berikut :

  1. Menyususn dan melaksanakan rencana kerja bidang Hubungan Industrial, Kesejahteraan Pekerja dan Jaminan Sosial berdasarakan rencana strategis dan rencana kerja Dinas
  2. Memberi petunjuk , arahan, dan mendistribusikan tugas kepada bawahan
  3. Mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan, keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis program kegiatan dinas sesuai dengan bidang tugas
  4. Melaksanakan sistem pengendalian intern pelaksanaan kegiatan agar efektif dan efisien sesuai peraturan perundang-undangan
  5. Menerapkan standar pelayanan minimal sesuai bidang tugas
  6. Merumuskan kebijakan teknis di bidang bina pengusaha, organisasi pekerja dan penyelesaian perselisihan
  7. Merumuskan kebijakan teknis di bidang perumusan pengupahan dan kesejahteraan pekerja
  8. Melaksanakan pengelolaan data perusahaan, pekerja dan organisasi pekerja
  9. Melaksankan pengelolaan data perusahaan, pekerja dan organisasi pekerja
  10. Melaksanakan pendataan, penelitian dan pemberian izizn outsourching
  11. Melaksanakan Pembinaan dan Pemantauan Kerja Waktu Tertentu (PPKWT) dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)
  12. Melaksanakan penelitian dan pencatatan serikat pekerja, penelitian dan pengesahan Peraturan Perusahaan (PP), peneliti dan pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama (PKB)
  13. Memfasilitasi kegiatan Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit dan Bipartit
  14. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan organisasi pekerja, oraganisasi pengusahan dan organisasi profesi
  15. Menjembatani penyelesaian perselisihan kerja antara pekerja dan pengusaha
  16. Merumuskan standar upah dan upaya peningkatan kesejahteraan pekerja
  17. Melaksanakan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja di bidang Hubungan Industrial, Kesejahteraan Pekerja dan Jaminan Sosial
  18. Memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik
  19. Memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas
  20. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas
  21. Melaksanakan tugas tambahan terkait kedinasan yang diberikan oleh atasan

Seksi Bidang Hubungan Industrial dan Kesejahteraan Pekerja :

a. Kepala Seksi Bina Pengusaha, Organisasi Pekerja dan Jaminan Sosial

Kepala Seksi Bina Pengusaha, Organisasi Pekerja dan Jaminan Sosial mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang bina pengusaha dan organisasi pekerja meliputi pembinaan hubungan indsutrial, penelitian dan pendaftaran perjanjian kerja berssama, penelitian dan pencataan serikat pekerja/serikat buruh, pembinaaan dan pemantauan perjanjian kerja waktu tertentu dan perjanjian kerja waktu tidak tertentu dan mendata jumlah perusahaan serta penelitian dan pemberian izizn outsourching, pembinaan lembaga kerja bersama bipartit dan lembaga kerja bersama tripartit

Tugas tersebut diuraikan sebagai berikut :

  1. Melakukan penyusunan rencana kerja Seksi Bina Pengusaha, Organisasi Pekerja dan Jaminan Sosial berdasarkan rencana kerja  Bidang Hubungan Industrial, Kesejahteraan Pekerja dan Jaminan Sosial
  2. Memeberi petnjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada bawahan
  3. Mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan, keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis program kegiatan dinas sesuai dengan bidang tugas
  4. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Pengusaha , Organisasi Pekerja dan Jaminan Sosial
  5. Melakukan pembinaan hubungan industrial yang harmonis dan melakukan kerjasama bipartit dan tripartit
  6. Memfasilitasi pembentukan serikat pekerja
  7. Melakukan penelitian dan pengesahan Peratutan Perusahaan (PP)
  8. Melakukan penelitian dan pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara pekerja dengan perusahaan/pemberi kerja
  9. Melakukan penghimpunan, pengolahan dan penyajian data perusahaan, pekerja dan syarat-syarat kerja perusahaan
  10. Melakukan pembinaan dan pemantauan Perjanjian Waktu Tertentu (PKWT) dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT)
  11. Melakukan pendataan, penelitian, dan pemberian izizn outsourching
  12. Melakukan penyiapan bahan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja bidang Bina Pengusaha, Organisasi Pekerja dan Jaminan Sosial
  13. Memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik
  14. Memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas
  15. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas
  16. Melaksanakan tugas tambahan terkait kedinasan yang diberikan oleh atasan

b. Kepala Seksi Kelembagaan, Hubungan Industri dan Penyelesaian Perselisihan

Kepala Seksi Kelembagaan, Hubungan Industri dan Penyelesaian Perselisihan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijikan teknis, pembinaan dan pelaksanaan dibidang penyelesaian dan perselisihan, meliputi menampung masalah – masalah ketenagakerjaan, mengadakan koordinasi dan kerjasama dengan organisasi pekerja, pengusaha, instansi, terkait dan menjembatani penyelesaian perselisihan hubungan industrial antara pekerja dengan pengusaha dan atau pmberi kerja.

Tugas tersebut diuraikan sebagai berikut :

  1. Melaksanakan penyusunan rencana kerja Seksi Kelembagaan, Hubungan Industri dan Penyelesaian Perselisihan berdasarkan rencana kerja Bidang Hubungan Industrial, Kesejahteraan Pekerja dan Jaminan Sosial;
  2. Member petunjuk, arahan, dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
  3. Mempelajari, menelaah peraturan perundang – undangan, keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis program kegiatan Dinas sesuai dengan bidang tugas;
  4. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Kelembagaan, Hubungan Industri dan Penyelesaian Perselisihan;
  5. Melakukan penyiapan bahan koordinasi dan kerjasama dengan organisasi pekerja, organisasi pengusaha, dan oeganisasi profesi;
  6. Menampung masalah – masalah ketenagakerjaan, pengaduan dan perselisihan hubungan industrial;
  7. Memfasilitasi penyelesaian perselisihan hubungan industrial antara pekerja dengan pengusaha / pemberi kerja;
  8. Melakukan upaya penyelesaian kasus mogok kerja dan unjuk rasa;
  9. Melakukan penyiapan bahan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja bidang kelembagaan, Hubungan Industrial dan Penyelesaian Perselisihan;
  10. Memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik;
  11. Memberikan usulan dan saran kepada atasan dalam rangka kelancaran melaksanakan tugas;
  12. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
  13. Melaksanakan tugas tambahan terkait yang diberikan oleh atasan.

 

c. Kepala Seksi Perumusan Pengupahan dan Kesejahteraan Pekerja Kepala Seksi Perumusan Pengupahan dan Kesejahteraan Pekerja mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang perumusan pengupahan dan kesejahteraan pekerja, meliputi merumuskan pengupahan pekerja dan penyusunan program peningatan kesejahteraan dan jaminan sosial tenaga kerja.

 

Tugas berikut diuraikan sebagai berikut :

  1.  Melakukan rencana kerja Seksi Perumusan Pengupahan dan Kesejahteraan Pekerja berdasarkan rencana kerja Bidang Hubungan Industrial, Kesejahteraan Pekerja dan Jaminan Sosial;
  2. Member petunjuk, arahan, dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
  3. Mempelajari, menelaah peraturan perundang – undangan, keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petnjuk teknis program kegiatan Dinas sesuai dengan bidang tugas;
  4. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perumusan pengupahan dan kesejahteraan pekerja;
  5. Melakukan survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL);
  6. Melakukan perhitunngan upah pekerja sebagai bahan perumusan Upah Minimum Kota (UMK);
  7. Melakukan penyusunan program peningkatan kesejahteraan pekerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK);
  8. Melakukan pemantauan dan evaluasi penangguhan pelaksanaan pengupahan di perusahaan;
  9. Melakukan pembinaan peningkatan kesejahteraan pekerja, jaminan sosial pekerja, keluarga berencana perusahaan, koperasi karyawan, perumahan pekerja dan kepemilikan saham perusahaan bagi pekerja;
  10. Melakukan penyiapan bahan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja bidang perumusan pengupahan dan kesejahteraan pekerja;
  11. Memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik;
  12. Memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
  13. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
  14. Melaksanakan tugas tambahan terkait yang diberikan oleh atasan.

Layanan Publik
Tautan Stage Holder